JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 98 hasil yang relevan dengan "audit harga "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
TATA CARA | PENINDAKAN
PP 49 TAHUN 2009

Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.

  • Ditetapkan: 18 Jul 2009
  • Diundangkan: 18 Jul 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBAGIAN URUSAN | KABUPATEN/KOTA
PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  • Ditetapkan: 09 Jul 2007
  • Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
106/PMK.04/2022

Pemungutan Bea Keluar

  • Ditetapkan: 20 Jun 2022
  • Diundangkan: 22 Jun 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIllA Tahun 2024

PT VVF INDONESIA

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    LPG TABUNG 3 KILOGRAM | DANA SUBSIDI
    116/PMK.02/2016

    Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 Kilogram.

    • Ditetapkan: 14 Jul 2016
    • Diundangkan: 14 Jul 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    38 P/HUM/2022

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 ten...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
      PMK 135 TAHUN 2023

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 07 Des 2023
      • Diundangkan: 11 Des 2023
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      NILAI PABEAN | PERUBAHAN KEDUA
      62/PMK.04/2018

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

      • Ditetapkan: 06 Jun 2018
      • Diundangkan: 21 Jun 2018
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      NILAI PABEAN | BEA MASUK
      67/PMK.04/2016

      Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

      • Ditetapkan: 26 Apr 2016
      • Diundangkan: 26 Apr 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
      PP 81 TAHUN 2019

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

      • Ditetapkan: 20 Nov 2019
      • Diundangkan: 25 Nov 2019

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 5
      • 6
      • 7
      • ...
      • 10

      Loading...
      Quick Look - ??
      • audit harga...
      • pengawasan anggaran...
      • analisis biaya...
      • transparansi keuangan...
      • efisiensi belanja pemerintah...