Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Relevan terhadap
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Relevan terhadap
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.
Relevan terhadap
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Relevan terhadap
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang