JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 98 hasil yang relevan dengan "data penerima program sosial "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | COVID-19 | PENGELOLAAN | DANA DESA
40/PMK.07/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

  • Ditetapkan: 20 Apr 2020
  • Diundangkan: 20 Apr 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
6/PUU-XVIII/2020

Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    6/PUU-XVIII/2020

    menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      62/PUU-XVIII/2020

      Berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU BPJS berpotensi menyebabkan kerugian atas hak konstitusional Pemohon karena Pemohon sebagai korban PHK tidak...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
        36 P/HUM/2020

        Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          36 P/HUM/2020

          Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

            Relevan terhadap dan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            190/PMK.07/2021

            Pengelolaan Dana Desa

            • Ditetapkan: 16 Des 2021
            • Diundangkan: 24 Des 2021

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | DANA BAGI HASIL
            7/PMK.07/2020

            Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

            • Ditetapkan: 23 Jan 2020
            • Diundangkan: 23 Jan 2020

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
            112/PMK.07/2016

            Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

            • Ditetapkan: 12 Jul 2016
            • Diundangkan: 12 Jul 2016
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
            PMK 138 TAHUN 2023

            Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

            • Ditetapkan: 08 Des 2023
            • Diundangkan: 13 Des 2023

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 5
            • 6
            • 7
            • ...
            • 10

            Loading...
            Quick Look - ??
            • data penerima bantuan sosial...
            • analisis efektivitas program sosial...
            • alokasi anggaran program kesejahteraan...
            • transparansi dalam distribusi bantuan...
            • pemantauan dampak penerima manfaat...