JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 100 hasil yang relevan dengan "dukungan fiskal untuk pengembang energi bersih "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
KAWASAN INDUSTRI
PP 24 TAHUN 2009

Kawasan Industri.

  • Ditetapkan: 03 Mar 2009
  • Diundangkan: 03 Mar 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERIMBANGAN KEUANGAN
UU 33 TAHUN 2004

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

  • Ditetapkan: 15 Okt 2004
  • Diundangkan: 15 Okt 2004
Thumbnail
INSTANSI PUSAT | PELAPORAN
PP 8 TAHUN 2006

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

  • Ditetapkan: 03 Apr 2006
  • Diundangkan: 03 Apr 2006

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBAGIAN URUSAN | KABUPATEN/KOTA
PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  • Ditetapkan: 09 Jul 2007
  • Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PMK 103 TAHUN 2023

Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangkan Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan

  • Ditetapkan: 04 Okt 2023
  • Diundangkan: 13 Okt 2023

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF | PINJAMAN DAERAH
117/PMK.07/2021

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2021
  • Diundangkan: 01 Sep 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | JAMINAN KELAYAKAN
225/PMK.011/2013

Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Ener...

  • Ditetapkan: 31 Des 2013
  • Diundangkan: 31 Des 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
121/PMK.07/2020

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2020
  • Diundangkan: 01 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
180/PMK.08/2020

Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

  • Ditetapkan: 18 Nov 2020
  • Diundangkan: 23 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEGIATAN USAHA | PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PP 96 TAHUN 2021

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

  • Ditetapkan: 09 Sep 2021
  • Diundangkan: 09 Sep 2021

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 10

Loading...
Quick Look - ??
  • dukungan fiskal energi terbarukan...
  • insentif pajak energi bersih...
  • pendanaan proyek energi berkelanjutan...
  • kebijakan fiskal untuk investasi energi hijau...
  • program subsidi energi terbarukan...