JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 75 hasil yang relevan dengan "integritas pelayanan "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
234/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Des 2015
  • Diundangkan: 21 Des 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
15/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    25 P/HUM/2017

    Uji materiil terhadap PP 94 tahun 2012 ttg hak keuangan dan fasilitas hakim yg berada di bawah MA

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      STANDAR | PENILAI PEMERINTAH
      211/PMK.06/2018

      Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

      • Ditetapkan: 31 Des 2018
      • Diundangkan: 31 Des 2018

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENILAIAN | PRESTASI KERJA
      PP 46 TAHUN 2011

      Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

      • Ditetapkan: 30 Nov 2011
      • Diundangkan: 30 Nov 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
      199/PMK.012/2020

      Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

      • Ditetapkan: 16 Des 2020
      • Diundangkan: 17 Des 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | STANDAR KOMPETENSI
      171/PMK.07/2015

      Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

      • Ditetapkan: 09 Sep 2015
      • Diundangkan: 09 Sep 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
      138/PMK.01/2018

      Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 21 Sep 2018
      • Diundangkan: 01 Okt 2018
      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      28 P/HUM/2015

      Uji materiil terhadap PP 94 tahun 2012 ttg hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah MA

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        INFORMASI | TRANSAKSI ELEKTRONIK
        UU 19 TAHUN 2016

        Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

        • Ditetapkan: 25 Nov 2016
        • Diundangkan: 25 Nov 2016

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8

        Loading...
        Quick Look - ??
        • integritas pelayanan publik...
        • transparansi anggaran...
        • akuntabilitas keuangan...
        • etika pelayanan pemerintah...
        • pengawasan dana publik...