JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 713 hasil yang relevan dengan "kebijakan kementerian keuangan terhadap aset publik "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
PENGADAAN | CADANGAN BERAS PEMERINTAH
PMK 19 TAHUN 2025

Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah

  • Ditetapkan: 03 Mar 2025
  • Diundangkan: 06 Mar 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
JAGUNG | PERUM BULOG
PMK 48 TAHUN 2025

Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah

  • Ditetapkan: 17 Jul 2025
  • Diundangkan: 22 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
163/PMK.06/2020

Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara

  • Ditetapkan: 21 Okt 2020
  • Diundangkan: 21 Okt 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BLU | BADAN LAYANAN UMUM
PMK 82 TAHUN 2025

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian

  • Ditetapkan: 19 Nov 2025
  • Diundangkan: 28 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BLU | BADAN LAYANAN UMUM | TARIF
PMK 63 TAHUN 2024

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

  • Ditetapkan: 17 Sep 2024
  • Diundangkan: 30 Sep 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
UU 18 TAHUN 2023

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2A22;

  • Ditetapkan: 11 Nov 2023
  • Diundangkan: 11 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA DESA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
201/PMK.07/2022

Pengelolaan Dana Desa

  • Ditetapkan: 16 Des 2022
  • Diundangkan: 19 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGELOLA FISKAL | PENGELOLAAN DANA
PMK 91 TAHUN 2024

Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah

  • Ditetapkan: 11 Nov 2024
  • Diundangkan: 26 Nov 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PEMANTAUAN DAN EVALUASI | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 140 TAHUN 2024

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TARIF BLU | BADAN LAYANAN UMUM | TARIF LAYANAN BLU
PMK 22 TAHUN 2025

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan

  • Ditetapkan: 10 Mar 2025
  • Diundangkan: 17 Mar 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 72

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan pengelolaan aset publik...
  • transparansi laporan keuangan kementerian keuangan...
  • investasi pemerintah dalam infrastruktur...
  • audit aset publik...
  • efisiensi penggunaan aset negara...