JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 77 hasil yang relevan dengan "kebijakan lingkungan konstruksi "
Dalam 0.026 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KLASIFIKASI | ANGGARAN
127/PMK.02/2015

Klasifikasi Anggaran.

  • Ditetapkan: 07 Jul 2015
  • Diundangkan: 07 Jul 2015
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
37/PUU-XVIII/2020

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    5/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      STANDAR | PENILAI PEMERINTAH
      211/PMK.06/2018

      Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

      • Ditetapkan: 31 Des 2018
      • Diundangkan: 31 Des 2018
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      1/PUU-X/2012

      PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
        224/PMK.05/2016

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        61/PUU-XVIII/2020

        Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PERUBAHAN | ELEKTRONIK
          239/PMK.01/2015

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik di Lingkungan K...

          • Ditetapkan: 22 Des 2015
          • Diundangkan: 22 Des 2015

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          JABATAN FUNGSIONAL | PETUNJUK TEKNIS
          132/PMK.06/2017

          Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

          • Ditetapkan: 03 Okt 2017
          • Diundangkan: 03 Okt 2017
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PILOTING SISTEM | BIDANG PERBENDAHARAAN
          159/PMK.05/2018

          Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

          • Ditetapkan: 14 Des 2018
          • Diundangkan: 21 Des 2018

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 5
          • 6
          • 7
          • 8

          Loading...
          Quick Look - ??
          • kebijakan pajak hijau...
          • insentif investasi berkelanjutan...
          • pembiayaan proyek ramah lingkungan...
          • regulasi pengurangan emisi karbon...
          • pemanfaatan sumber daya energi terbarukan...