JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 63 hasil yang relevan dengan "kebijakan perpajakan yang adil "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
77/PUU-VIII/2010

Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    52/PUU-IX/2011

    Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      57/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        46/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
          73 P/HUM/2013

          Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            12/PUU-XII/2014

            Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

              Relevan terhadap, , dan

              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
              25/PUU-XII/2014

              Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

                Relevan terhadap

                Thumbnail
                Tidak Berlaku
                DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
                143/PMK.02/2015

                Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

                • Ditetapkan: 24 Jul 2015
                • Diundangkan: 24 Jul 2015
                Thumbnail
                PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
                27/PUU-XII/2014

                Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

                  Relevan terhadap

                  Thumbnail
                  HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
                  35/PUU-XI/2013

                  Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

                    Relevan terhadap

                    • 1
                    • ...
                    • 5
                    • 6
                    • 7

                    Loading...
                    Quick Look - ??
                    • kebijakan perpajakan berkeadilan...
                    • transparansi perpajakan...
                    • reformasi sistem perpajakan...
                    • penghindaran pajak...
                    • pajak progresif dan kesejahteraan sosial...