JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

    FAQ
    Prasyarat
    Hubungi Kami
    Kemenkeu Logo

    Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

    • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
    • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
      Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
      Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

    JDIH Kemenkeu

    • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Berita JDIH
    • Statistik

    Tautan JDIH

    • JDIH Nasional
    • Sekretariat Negara
    • Kemenko Perekonomian
    • Anggota Lainnya

    Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14943 (Release-7)

    Ditemukan 97 hasil yang relevan dengan "mekanisme umpan balik publik dalam pengadaan "
    Dalam 0.039 detik
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    28 P/HUM/2015

    Uji materiil terhadap PP 94 tahun 2012 ttg hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah MA

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      234/PMK.05/2020

      Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

      • Ditetapkan: 30 Des 2020
      • Diundangkan: 30 Des 2020
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      41/PUU-XVIII/2020

      Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        5/PUU-XVIII/2020

        Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          75/PUU-XVIII/2020

          Pengujian Formil dan Materiil (Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan ...

            Relevan terhadap dan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
            112/PMK.07/2016

            Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

            • Ditetapkan: 12 Jul 2016
            • Diundangkan: 12 Jul 2016
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            KESEHATAN | JAMINAN
            PERPRES 12 TAHUN 2013

            Jaminan Kesehatan.

            • Ditetapkan: 18 Jan 2013
            • Diundangkan: 18 Jan 2013

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            42/PUU-XVIII/2020

            Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Lampiran UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Perpu 1/2020 Menjadi Undang-Undang [Ps 1, Ps 2 ayat (1) huruf ...

              Relevan terhadap dan

              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
              37/PUU-XVIII/2020

              Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

                Relevan terhadap dan

                Thumbnail
                HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
                47/PUU-XVIII/2020

                Uji Materi Pasal 28 ayat (8) lampiran UU Nomor 2 tahun 2020Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan...

                  Relevan terhadap

                  • 1
                  • ...
                  • 5
                  • 6
                  • 7
                  • ...
                  • 10
                  Quick Look - ??