JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 198 hasil yang relevan dengan "pengawasan subsidi "
Dalam 0.009 detik
Thumbnail
PEMBUATAN SMART CARD | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
62/PMK.011/2013

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik d...

  • Ditetapkan: 11 Mar 2013
  • Diundangkan: 11 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | PERAKITAN ALAT BESAR
54/PMK.011/2013

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar untuk Tahun Anggar...

  • Ditetapkan: 11 Mar 2013
  • Diundangkan: 11 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | IMPOR BARANG DAN BAHAN
52/PMK.011/2013

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2013.

  • Ditetapkan: 11 Mar 2013
  • Diundangkan: 11 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
60/PMK.011/2013

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2013.

  • Ditetapkan: 11 Mar 2013
  • Diundangkan: 11 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
KAPAL | IMPOR BARANG DAN BAHAN
57/PMK.011/2013

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2013.

  • Ditetapkan: 11 Mar 2013
  • Diundangkan: 11 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
56/PMK.011/2013

Guna Pembuatan Turbin Uap (Steam Turbine) Pembangkit Tenaga Listrik untuk Tahun Anggaran 2013.

  • Ditetapkan: 11 Mar 2013
  • Diundangkan: 11 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
58/PMK.011/2013

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika untuk Tahun Anggaran 2013.

  • Ditetapkan: 11 Mar 2013
  • Diundangkan: 11 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2018
11/PMK.02/2018

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

  • Ditetapkan: 02 Feb 2018
  • Diundangkan: 02 Feb 2018

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TATA CARA | REVISI ANGGARAN
132/PMK.02/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019.

  • Ditetapkan: 17 Sep 2019
Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | HUKUM TATA NEGARA
UU 3 TAHUN 2022

Ibu Kota Negara

  • Ditetapkan: 15 Feb 2022
  • Diundangkan: 15 Feb 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 20

Loading...
Quick Look - ??
  • pengawasan subsidi pemerintah...
  • efektivitas distribusi subsidi...
  • audit penggunaan subsidi...
  • transparansi anggaran subsidi...
  • pengelolaan program subsidi...