JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 70 hasil yang relevan dengan "pengawasan transparansi data "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
29/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      12/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
        41 P/HUM/2015

        Uji materiil terhadap PP 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          63/PUU-XV/2017

          Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
            14/PMK.09/2017

            Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

            • Ditetapkan: 13 Feb 2017
            • Diundangkan: 13 Feb 2017
            Thumbnail
            PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            58/PUU-XIV/2016

            Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

              Thumbnail
              PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
              63/PUU-XIV/2016

              Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

                Thumbnail
                PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
                18/PUU-XV/2017

                Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

                  Relevan terhadap

                  Thumbnail
                  Tidak Berlaku
                  DIPA | BIDANG ANGGARAN
                  9/PMK.02/2017

                  Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

                  • Ditetapkan: 30 Jan 2017
                  • Diundangkan: 30 Jan 2017
                  • 1
                  • ...
                  • 5
                  • 6
                  • 7

                  Loading...
                  Quick Look - ??
                  • transparansi anggaran...
                  • pengawasan keuangan publik...
                  • akuntabilitas data keuangan...
                  • integritas laporan keuangan...
                  • sistem informasi manajemen keuangan...