JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 85 hasil yang relevan dengan "pengelolaan distribusi barang "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | JABATAN FUNGSIONAL
150/PMK.05/2019

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 18 Okt 2019
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
18/PMK.07/2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

  • Ditetapkan: 28 Feb 2023
  • Diundangkan: 01 Mar 2023
Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG UMUM | HIMPUNAN PERATURAN
PERPRES 82 TAHUN 2020

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 20 Jul 2020
  • Diundangkan: 20 Jul 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
07 P/HUM/2018

Uji materiil terhadap PP 47 tahun 2017 tentang penambahan PMN RI ke dalam modal saham PT Inalum

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENATA LAKSANA BARANG | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
    55/PMK.06/2019

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang

    • Ditetapkan: 07 Mei 2019
    • Diundangkan: 08 Mei 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
    234/PMK.01/2015

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 21 Des 2015
    • Diundangkan: 21 Des 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
    23/PMK.04/2015

    Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

    • Ditetapkan: 06 Feb 2015
    • Diundangkan: 06 Feb 2015

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    21 P/HUM/2017

    Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2016 ttg perubahan atas PP 44 2005 ttg tata cara penyertaan dan penatausahan modal negara pada BUMN dan PT

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN KEUANGAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
      87/PMK.01/2019

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 11 Jun 2019
      • Diundangkan: 11 Jun 2019
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
      PER-2/BC/2019

      Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

      • Ditetapkan: 13 Feb 2019
      • Diundangkan: 13 Feb 2019

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 5
      • 6
      • 7
      • 8
      • 9

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pengelolaan logistik pemerintah...
      • distribusi barang publik...
      • efisiensi rantai pasokan...
      • monitoring distribusi barang...
      • analisis kebijakan distribusi nasional...