JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 691 hasil yang relevan dengan "penguatan sektor industri dalam negeri "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | MOBIL LISTRIK
PMK 135 TAHUN 2024

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Bat...

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
AUDIT CUKAI | AUDIT KEPABEANAN
PER-2/BC/2025

Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai

  • Ditetapkan: 28 Feb 2025
  • Diundangkan: 01 Mar 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | DITANGGUNG PEMERINTAH
6/PMK.010/2022

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022

  • Ditetapkan: 02 Feb 2022
  • Diundangkan: 02 Feb 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK ANTI DUMPING | REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
15/PMK.010/2022

Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Hot Rolled Coil of Other Alloy (HRC Alloy) dari Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 22 Feb 2022
  • Diundangkan: 22 Feb 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
40/PMK.010/2022

Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Lisin, Ester dan Garamnya untuk Pakan Ternak (Feed Grade) dari Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
12/PMK.010/2018

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018

  • Ditetapkan: 07 Feb 2018
  • Diundangkan: 07 Feb 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
PPH PASAL 21 | BIDANG PAJAK
PMK 72 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah ...

  • Ditetapkan: 20 Okt 2025
  • Diundangkan: 28 Okt 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TRANSISI | PENGGUNAAN ANGGARAN
PMK 90 TAHUN 2024

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga

  • Ditetapkan: 04 Nov 2024
  • Diundangkan: 05 Nov 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENILAI | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PMK 99 TAHUN 2024

Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

  • Ditetapkan: 10 Des 2024
  • Diundangkan: 17 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
COVID-19 | COVID-19 | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
68/PMK.010/2021

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandem...

  • Ditetapkan: 21 Jun 2021
  • Diundangkan: 22 Jun 2021

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 70

Loading...
Quick Look - ??
  • penguatan industri lokal...
  • kebijakan fiskal untuk industri dalam negeri...
  • insentif pajak bagi sektor industri...
  • pengembangan kapasitas produksi nasional...
  • dukungan pembiayaan untuk UMKM industri...