JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 104 hasil yang relevan dengan "penyelesaian sengketa keuangan "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA PELAKSANAAN | PERSETUJUAN
49/PMK.03/2019

Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

  • Ditetapkan: 26 Apr 2019
  • Diundangkan: 26 Apr 2019
  • Terjemahan

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
210/PMK.05/2022

Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 27 Des 2022
  • Diundangkan: 28 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
24/PUU-XIX/2021

Pengujian Undang-UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rep...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    23/PUU-XIX/2021

    Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rep...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      86/PMK.07/2022

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

      • Ditetapkan: 23 Mei 2022
      • Diundangkan: 24 Mei 2022

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INFORMASI PUBLIK | KEMENTERIAN KEUANGAN
      200/PMK.01/2016

      Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan D...

      • Ditetapkan: 27 Des 2016
      • Diundangkan: 27 Des 2016

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      211/PMK.07/2022

      Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

      • Ditetapkan: 27 Des 2022
      • Diundangkan: 28 Des 2022

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA ALOKASI UMUM | DANA OTONOMI KHUSUS
      139/PMK.07/2019

      Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus

      • Ditetapkan: 07 Okt 2019
      • Diundangkan: 01 Jan 1900
      • Konsolidasi

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
      233/PMK.07/2020

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

      • Ditetapkan: 30 Des 2020
      • Diundangkan: 30 Des 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      57/PUU-XVIII/2020

      Permohonan: a. Mengalihkan kewenangan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung. ...

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 5
        • 6
        • 7
        • ...
        • 11

        Loading...
        Quick Look - ??
        • penyelesaian sengketa keuangan...
        • mediasi sengketa keuangan...
        • regulasi penyelesaian sengketa finansial...
        • mekanisme arbitrase keuangan...
        • pengawasan dan penegakan hukum keuangan...