JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 419 hasil yang relevan dengan "peran pajak dalam program pemberdayaan masyarakat "
Dalam 0.07 detik
Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | CIPTA KERJA
PP 42 TAHUN 2021

Kemudahan Proyek Strategis Nasional

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021
Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM UMUM | BIDANG PAJAK
PERPU 2 TAHUN 2022

Cipta Kerja

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
JASA KONSTRUKSI | PAJAK PENGHASILAN
PP 9 TAHUN 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

  • Ditetapkan: 21 Feb 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN | PERUBAHAN KEDUA
PERPRES 101 TAHUN 2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

  • Ditetapkan: 02 Des 2016
  • Diundangkan: 06 Des 2016
Thumbnail
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
UU 17 TAHUN 2013

Organisasi Kemasyarakatan.

  • Ditetapkan: 22 Jul 2013
  • Diundangkan: 24 Jul 2013

Relevan terhadap dan

Thumbnail
ANGGARAN | PELAPORAN KEUANGNA
PMK 107 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuang...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENGHITUNGAN | PAJAK PENGHASILAN
PP 45 TAHUN 2019

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjal...

  • Ditetapkan: 25 Jun 2019
  • Diundangkan: 25 Jun 2019
Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | LINGKUNGAN HIDUP
PP 22 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA DESA | TRANSFER KE DAERAH | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
145/PMK.07/2018

Penyaluran dan Penggunaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi da...

  • Ditetapkan: 14 Nov 2018
  • Diundangkan: 14 Nov 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI | DIPA
229/PMK.02/2012

Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2013 ...

  • Ditetapkan: 26 Des 2012
  • Diundangkan: 26 Des 2012

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 42

Loading...
Quick Look - ??
  • peran pajak dalam pembangunan ekonomi...
  • pajak dan pendanaan program pemberdayaan...
  • dampak pajak terhadap kesejahteraan masyarakat...
  • inovasi pajak untuk pengembangan komunitas...
  • transparansi dan akuntabilitas penggunaan pajak...