JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 80 hasil yang relevan dengan "perencanaan ekonomi berkelanjutan "
Dalam 0.036 detik
Thumbnail
PROVINSI PAPUA | OTONOMI KHUSUS
UU 21 TAHUN 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

  • Ditetapkan: 21 Nov 2001
  • Diundangkan: 21 Nov 2001

Relevan terhadap

Thumbnail
PENATAAN RUANG
UU 24 TAHUN 1992

Penataan Ruang

  • Ditetapkan: 13 Okt 1992
  • Diundangkan: 13 Okt 1992

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
34/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    25/PUU-XX/2022

    Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      5/PUU-XVI/2018

      Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        80/PUU-XV/2017

        Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
          80/PMK.05/2018

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation

          • Ditetapkan: 30 Jul 2018
          • Diundangkan: 30 Jul 2018

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
          UU 11 TAHUN 2020

          Cipta Kerja

          • Ditetapkan: 02 Nov 2020
          • Diundangkan: 02 Nov 2020

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          234/PMK.05/2020

          Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

          • Ditetapkan: 30 Des 2020
          • Diundangkan: 30 Des 2020
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          45/PUU-XVIII/2020

          Uji Materi Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 angka 3 dan 10 Lampiran UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020...

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 5
            • 6
            • 7
            • 8

            Loading...
            Quick Look - ??
            • perencanaan anggaran berkelanjutan...
            • investasi hijau...
            • kebijakan perpajakan ramah lingkungan...
            • pengelolaan sumber daya alam yang efektif...
            • pengembangan ekonomi sirkular...