JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 109 hasil yang relevan dengan "platform fintech untuk transparansi fiskal "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
80/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    4 P/HUM/2021

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Di...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      39 P/HUM/2020

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
        58 P/HUM/2020

        Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajak...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
          36 P/HUM/2020

          Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

            Relevan terhadap dan

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            36 P/HUM/2020

            Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

              Relevan terhadap dan

              Thumbnail
              HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
              11 P/HUM/2021

              Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014

                Relevan terhadap

                Thumbnail
                HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
                11 P/HUM/2021

                Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan...

                  Relevan terhadap

                  Thumbnail
                  Tidak Berlaku
                  INFRASTRUKTUR | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
                  180/PMK.08/2020

                  Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

                  • Ditetapkan: 18 Nov 2020
                  • Diundangkan: 23 Nov 2020

                  Relevan terhadap

                  Thumbnail
                  PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
                  57/PUU-XIV/2016

                  Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

                    Relevan terhadap, , dan

                    • 1
                    • ...
                    • 5
                    • 6
                    • 7
                    • ...
                    • 11

                    Loading...
                    Quick Look - ??
                    • transparansi anggaran publik...
                    • platform fintech untuk pengelolaan keuangan negara...
                    • inisiatif digitalisasi fiskal...
                    • teknologi blockchain dalam fiskal...
                    • aksesibilitas data keuangan publik...