JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 81 hasil yang relevan dengan "program pemerataan pendapatan "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | COVID-19 | COVID-19 | PROGRAM PEN
101/PMK.07/2020

Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)...

  • Ditetapkan: 05 Agu 2020
  • Diundangkan: 05 Agu 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
5/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    76/PMK.07/2022

    Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

    • Ditetapkan: 18 Apr 2022
    • Diundangkan: 18 Apr 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    211/PMK.07/2022

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

    • Ditetapkan: 27 Des 2022
    • Diundangkan: 28 Des 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    39/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjuala...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
      233/PMK.07/2020

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

      • Ditetapkan: 30 Des 2020
      • Diundangkan: 30 Des 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
      225/PMK.06/2021

      Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

      • Ditetapkan: 31 Des 2021
      • Diundangkan: 31 Des 2021

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA ALOKASI UMUM | DANA OTONOMI KHUSUS
      139/PMK.07/2019

      Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus

      • Ditetapkan: 07 Okt 2019
      • Diundangkan: 01 Jan 1900
      • Konsolidasi

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      47/PUU-XVIII/2020

      Uji Materi Pasal 28 ayat (8) lampiran UU Nomor 2 tahun 2020Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan...

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        77/PUU-VIII/2010

        Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 5
          • 6
          • 7
          • 8
          • 9

          Loading...
          Quick Look - ??
          • kesejahteraan ekonomi...
          • distribusi pendapatan...
          • kebijakan fiskal inklusif...
          • investasi sosial...
          • pengentasan kemiskinan...