JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 119 hasil yang relevan dengan "reformasi pendidikan "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
PENGELOLAAN KEUANGAN | BADAN LAYANAN UMUM
PP 23 TAHUN 2005

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 13 Jun 2005
  • Diundangkan: 13 Jun 2005
Thumbnail
SOSIAL DAN BUDAYA | PENGESAHAN
UU 11 TAHUN 2005

Pengesahan International Covenant On Economic Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

  • Ditetapkan: 28 Okt 2005
  • Diundangkan: 28 Okt 2005
Thumbnail
HAK SIPIL DAN POLITIK | KOVENAN INTERNASIONAL
UU 12 TAHUN 2005

Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

  • Ditetapkan: 28 Okt 2005
  • Diundangkan: 28 Okt 2005
Thumbnail
PROVINSI PAPUA | OTONOMI KHUSUS
UU 21 TAHUN 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

  • Ditetapkan: 21 Nov 2001
  • Diundangkan: 21 Nov 2001

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
70/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Und...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    PMK 135 TAHUN 2023

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 07 Des 2023
    • Diundangkan: 11 Des 2023
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    EODB | ELEKTRONIK | EODB
    PP 24 TAHUN 2018

    Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

    • Ditetapkan: 21 Jun 2018
    • Diundangkan: 21 Jun 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    4/PUU-XIX/2021

    Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN KEUANGAN | PENGAWASAN INTERN
      237/PMK.09/2016

      Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
      171/PMK.07/2022

      Pengelolaan Insentif Fiskal

      • Ditetapkan: 22 Nov 2022
      • Diundangkan: 23 Nov 2022

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 5
      • 6
      • 7
      • ...
      • 12

      Loading...
      Quick Look - ??
      • reformasi pendidikan di Indonesia...
      • peran kementerian keuangan dalam pendidikan...
      • anggaran pendidikan dan keberlanjutan...
      • investasi dalam pengembangan SDM...
      • efisiensi alokasi dana pendidikan...