PP 61 TAHUN 2009

Kepelabuhanan.

• Ditetapkan: 20 Okt 2009
• Diundangkan: 20 Okt 2009

Relevan terhadapMemutuskan

PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

• Ditetapkan: 09 Jul 2007
• Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadapPasal 23

UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

• Ditetapkan: 05 Feb 2007
• Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadapPasal 9

UU 19 TAHUN 1997

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

• Ditetapkan: 23 Mei 1997
• Diundangkan: 23 Mei 1997

Relevan terhadapPasal 42, Pasal 27, dan Pasal 37

UU 37 TAHUN 1999

Hubungan Luar Negeri.

• Ditetapkan: 14 Sep 1999
• Diundangkan: 14 Sep 1999

Relevan terhadapPasal 16

UU 12 TAHUN 1985

Pajak Bumi dan Bangunan.

• Ditetapkan: 27 Nov 1985
• Diundangkan: 27 Nov 1985
• Konsolidasi

Relevan terhadapPasal 4

UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

• Ditetapkan: 31 Des 1983
• Diundangkan: 31 Des 1983
• Konsolidasi

Relevan terhadapPasal 4

459/KMK.01/1998

Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Bpsp)

• Ditetapkan: 21 Okt 1998
• Diundangkan: 21 Okt 1998

PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIllA Tahun 2024

PT VVF INDONESIA

Relevan terhadapHalaman 66, Halaman 36, dan Halaman 58

PUT-000997.15/2022/PP/M.XllIA Tahun 2024

PT ACER INDONESIA

Relevan terhadapHalaman 100, Halaman 86, dan Halaman 89