JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 73 hasil yang relevan dengan "transparansi fiskal daerah "
Dalam 0.038 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
46 P/HUM/2017

Uji materiil terhadap Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan pasal 3 angka 2 huruf (d) PMK 94/PMK.04/2016 ttg pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibu...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    54/PUU-XVII/2019

    Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      41/PUU-X/2012

      Pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD 1945 dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendah...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DIPA | BIDANG ANGGARAN
        9/PMK.02/2017

        Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

        • Ditetapkan: 30 Jan 2017
        • Diundangkan: 30 Jan 2017
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        57/PUU-VIII/2010

        Uji Materiil atas UU No.2 tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN terhadap UUD 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
          112/PMK.07/2016

          Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

          • Ditetapkan: 12 Jul 2016
          • Diundangkan: 12 Jul 2016
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          18/PUU-XV/2017

          Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
            142/PMK.02/2018

            Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

            • Ditetapkan: 29 Okt 2018
            • Diundangkan: 29 Okt 2018
            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
            73 P/HUM/2013

            Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
              58/PUU-XIV/2016

              Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

                • 1
                • ...
                • 5
                • 6
                • 7
                • 8

                Loading...
                Quick Look - ??
                • transparansi fiskal daerah...
                • akuntabilitas anggaran pemerintah daerah...
                • laporan keuangan publik...
                • partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran...
                • kebijakan fiskal yang berkelanjutan...