JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 103 hasil yang relevan dengan "utang belanja publik "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
PERBENDAHARAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 1 TAHUN 2004

Perbendaharaan Negara.

  • Ditetapkan: 14 Jan 2004
  • Diundangkan: 14 Jan 2004
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUTANG PIUTANG | DEFISIT ANGGARAN
PMK 83 TAHUN 2023

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2023
  • Diundangkan: 01 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DEFISIT ANGGARAN | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
194/PMK.07/2022

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 14 Des 2022
  • Diundangkan: 16 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32 P/HUM/2021

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RITEL | SURAT UTANG NEGARA
    27/PMK.08/2020

    Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik

    • Ditetapkan: 30 Mar 2020
    • Diundangkan: 30 Mar 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    234/PMK.05/2020

    Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

    • Ditetapkan: 30 Des 2020
    • Diundangkan: 30 Des 2020
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | TRANSAKSI | SURAT UTANG NEGARA
    95/PMK.08/2014

    Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

    • Ditetapkan: 28 Mei 2014
    • Diundangkan: 28 Mei 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    118/PMK.01/2021

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 08 Sep 2021
    • Diundangkan: 09 Sep 2021
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    PMK 135 TAHUN 2023

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 07 Des 2023
    • Diundangkan: 11 Des 2023
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    69 P/HUM/2014

    Uji materiil terhadap PP 11 tahun 2014 ttg pungutan oleh OJK dan peraturan OJK no.3/POJK.02/2014 ttg tata cara pelaksanaan pungutan oleh OJK

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • ...
      • 5
      • 6
      • 7
      • ...
      • 11

      Loading...
      Quick Look - ??
      • utang belanja publik...
      • pengelolaan keuangan negara...
      • kebijakan fiskal...
      • transparansi anggaran...
      • pembiayaan pembangunan nasional...