JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 93 hasil yang relevan dengan "verifikasi data penerima "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
138/PMK.05/2020

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 25 Sep 2020
  • Diundangkan: 28 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
41 P/HUM/2020

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presid...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    171/PMK.07/2022

    Pengelolaan Insentif Fiskal

    • Ditetapkan: 22 Nov 2022
    • Diundangkan: 23 Nov 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    208/PMK.07/2022

    Pengelolaan Insentif Fiskal

    • Ditetapkan: 27 Des 2022
    • Diundangkan: 28 Des 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    REIMBURSEMENT | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
    119/PMK.02/2019

    Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan...

    • Ditetapkan: 16 Agu 2019
    • Diundangkan: 01 Jan 1900

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | TATACARA PENARIKAN
    121/PMK.05/2016

    Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.

    • Ditetapkan: 26 Jul 2016
    • Diundangkan: 26 Jul 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
    210/PMK.05/2022

    Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    • Ditetapkan: 27 Des 2022
    • Diundangkan: 28 Des 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | COVID-19 | PENGELOLAAN | DANA DESA
    40/PMK.07/2020

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

    • Ditetapkan: 20 Apr 2020
    • Diundangkan: 20 Apr 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    PMK 91 TAHUN 2023

    Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

    • Ditetapkan: 08 Sep 2023
    • Diundangkan: 11 Sep 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | PEMBAYARAN KEMBALI
    218/PMK.02/2014

    Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan...

    • Ditetapkan: 05 Des 2014
    • Diundangkan: 05 Des 2014

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 5
    • 6
    • 7
    • ...
    • 10

    Loading...
    Quick Look - ??
    • verifikasi data penerima bantuan...
    • audit kepatuhan penerima bantuan...
    • integritas data penerima...
    • pemantauan distribusi bantuan...
    • evaluasi efektivitas program bantuan...