JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 632 hasil yang relevan dengan "keberlanjutan fiskal dan program sosial "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | JENIS BARANG KENA PAJAK
106/PMK.010/2015

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 08 Jun 2015
  • Diundangkan: 09 Jun 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEGIATAN USAHA | PERUBAHAN KEEMPAT
107/PMK.010/2015

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran ata...

  • Ditetapkan: 08 Jun 2015
  • Diundangkan: 09 Jun 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERPAJAKAN | DATA DAN INFORMASI
39/PMK.03/2016

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan In...

  • Ditetapkan: 22 Mar 2016
  • Diundangkan: 22 Mar 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PP 90 TAHUN 2010

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 27 Des 2010
  • Diundangkan: 27 Des 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
93/PMK.02/2011

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 27 Jun 2011
  • Diundangkan: 27 Jun 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
MPR | DPD
UU 27 TAHUN 2009

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Agu 2009
  • Diundangkan: 29 Agu 2009

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
234/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 23 Des 2011
  • Diundangkan: 23 Des 2011
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
25/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN
    69/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Diponegoro pada Kementerian Riset, Teknologi, Dana Pendidikan Tinggi.

    • Ditetapkan: 27 Mar 2015
    • Diundangkan: 27 Mar 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    91/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 59
      • 60
      • 61
      • ...
      • 64

      Loading...
      Quick Look - ??
      • keberlanjutan fiskal...
      • pengelolaan anggaran yang berkelanjutan...
      • program sosial inklusif...
      • efisiensi pengeluaran publik...
      • kebijakan perpajakan untuk kesejahteraan sosial...