JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 624 hasil yang relevan dengan "kebijakan pemerintah e-commerce UMKM "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
230/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi Hibah.

  • Ditetapkan: 21 Des 2011
  • Diundangkan: 21 Des 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | ASET EKS | BARANG MILIK NEGARA
240/PMK.06/2012

Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

  • Ditetapkan: 26 Des 2012
  • Diundangkan: 27 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
30/PMK.010/2010

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

  • Ditetapkan: 09 Feb 2010
  • Diundangkan: 09 Feb 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
MPR | DPD
UU 27 TAHUN 2009

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Agu 2009
  • Diundangkan: 29 Agu 2009

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM INFORMASI
PP 56 TAHUN 2005

Sistem Informasi Keuangan Daerah

  • Ditetapkan: 09 Des 2005
  • Diundangkan: 09 Des 2005

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGELOLAAN HUTAN | PEMANFAATAN
PP 6 TAHUN 2007

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

  • Ditetapkan: 08 Jan 2007
  • Diundangkan: 08 Jan 2007

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA | INFRASTRUKTUR
229/PMK.01/2009

Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

  • Ditetapkan: 28 Des 2009
  • Diundangkan: 28 Des 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
28/PMK.05/2010

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 04 Feb 2010
Thumbnail
Tidak Berlaku
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | PRINSIP MENGENAL NASABAH
143/PMK.010/2009

Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

  • Ditetapkan: 31 Agu 2009
  • Diundangkan: 31 Agu 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
DEPARTEMEN KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA
143.1/PMK.01/2009

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

  • Ditetapkan: 31 Agu 2009
  • Diundangkan: 31 Agu 2009
  • 1
  • ...
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan pemerintah e-commerce UMKM...
  • dukungan finansial untuk UMKM digital...
  • pajak untuk bisnis online UMKM...
  • regulasi e-commerce dan perlindungan konsumen...
  • pelatihan digitalisasi untuk pelaku UMKM...