JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 659 hasil yang relevan dengan "transparansi insentif bagi pegawai negeri "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGANGKATAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP 9 TAHUN 2003

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

  • Ditetapkan: 17 Feb 2003
  • Diundangkan: 17 Feb 2003

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
234/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 23 Des 2011
  • Diundangkan: 23 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
91/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    93/PMK.02/2011

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 27 Jun 2011
    • Diundangkan: 27 Jun 2011
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    77/PUU-VIII/2010

    Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
      225/PMK.05/2016

      Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | TATA NASKAH DINAS
      128/PMK.01/2015

      Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 07 Jul 2015
      • Diundangkan: 07 Jul 2015
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      41/PUU-XI/2013

      Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANGGARAN | KLASIFIKASI
        101/PMK.02/2011

        Klasifikasi Anggaran.

        • Ditetapkan: 11 Jul 2011
        • Diundangkan: 11 Jul 2011
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        57/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          • 1
          • ...
          • 61
          • 62
          • 63
          • ...
          • 66

          Loading...
          Quick Look - ??
          • transparansi insentif pegawai negeri...
          • kebijakan insentif Kementerian Keuangan...
          • akuntabilitas insentif pegawai...
          • sistem pengelolaan insentif yang transparan...
          • pengawasan insentif pegawai negeri...