JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.009 detik
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    PP 26 TAHUN 2022

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

    • Ditetapkan: 15 Agu 2022
    • Diundangkan: 15 Agu 2022
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    23/PUU-XVIII/2020

    Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] ...

      Thumbnail
      TATA CARA PELAKSANAAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
      PMK 56 TAHUN 2025

      Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

      • Ditetapkan: 29 Jul 2025
      • Diundangkan: 05 Agu 2025
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      73 P/HUM/2013

      Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

        Thumbnail
        PEMBEBASAN CUKAI | CUKAI
        PMK 82 TAHUN 2024

        Tata Cara Pembebasan Cukai

        • Ditetapkan: 14 Okt 2024
        • Diundangkan: 18 Okt 2024
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
        PMK 19 TAHUN 2024

        Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra...

        • Ditetapkan: 28 Mar 2024
        • Diundangkan: 26 Apr 2024
        Thumbnail
        PER-38/BC/2017

        Tata Cara Penyerahan, Penatausahaan, Perbaikan , dan Pembatalan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangk...

        • Ditetapkan: 28 Des 2017
        • Diundangkan: 01 Jan 1900
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
        PMK 46 TAHUN 2023

        Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisal

        • Ditetapkan: 26 Apr 2023
        • Diundangkan: 05 Mei 2023
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
        PP 54 TAHUN 2023

        Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara

        • Ditetapkan: 22 Nov 2023
        • Diundangkan: 22 Nov 2023
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
        31 P/HUM/2017

        Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

          • 1
          • ...
          • 624
          • 625
          • 626
          • ...
          • 1000
          Quick Look - ??