JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 661 hasil yang relevan dengan "pelaporan keuangan pemerintah "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
MASYARAKAT | BERPENDAPATAN RENDAH
99/PMK.02/2009

Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009.

  • Ditetapkan: 26 Mei 2009
  • Diundangkan: 26 Mei 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SUBSIDI PUPUK | TATACARA PENYEDIAAN
120/PMK.02/2010

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

  • Ditetapkan: 14 Jun 2010
  • Diundangkan: 14 Jun 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BENIH UNGGUL | DANA CADANGAN BENIH NASIONAL
124/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul.

  • Ditetapkan: 24 Jul 2009
  • Diundangkan: 24 Jul 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SALDO ANGGARAN LEBIH
206/PMK.05/2010

Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

  • Ditetapkan: 29 Nov 2010
  • Diundangkan: 29 Nov 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGKUTAN LAUT | PERTANGGUNGJAWABAN DANA
123/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan, Pencarian dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi...

  • Ditetapkan: 22 Jul 2009
  • Diundangkan: 22 Jul 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBAYARAN JASA BANK | PINJAMAN LUAR NEGERI
219/PMK.05/2009

Tata Cara Pembayaran Jasa Bank dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

  • Ditetapkan: 17 Des 2009
  • Diundangkan: 17 Des 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TAHUN ANGGARAN 2010 | PERGESERAN ANGGARAN BELANJA
187/PMK.02/2010

Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Ba Bun Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2...

  • Ditetapkan: 26 Okt 2010
  • Diundangkan: 26 Okt 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BANTUAN LANGSUNG PUPUK | TATA CARA
210/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk.

  • Ditetapkan: 10 Des 2009
  • Diundangkan: 10 Des 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA | INFRASTRUKTUR
229/PMK.01/2009

Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

  • Ditetapkan: 28 Des 2009
  • Diundangkan: 28 Des 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
41/PMK.09/2010

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 22 Feb 2010
  • Diundangkan: 22 Feb 2010
  • 1
  • ...
  • 62
  • 63
  • 64
  • ...
  • 67

Loading...
Quick Look - ??
  • pelaporan keuangan pemerintah...
  • transparansi anggaran publik...
  • audit laporan keuangan...
  • akuntabilitas fiskal...
  • sistem informasi keuangan pemerintah...