JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 672 hasil yang relevan dengan "pertumbuhan ekonomi kecil dan menengah "
Dalam 0.041 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-VI/2008

Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    91/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | KLASIFIKASI
      101/PMK.02/2011

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 11 Jul 2011
      • Diundangkan: 11 Jul 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS DAN TARIF
      PP 47 TAHUN 2009

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

      • Ditetapkan: 11 Jun 2009
      • Diundangkan: 11 Jun 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | PENETAPAN ALOKASI
      177/PMK.02/2014

      Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

      • Ditetapkan: 28 Agu 2014
      • Diundangkan: 28 Agu 2014
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
      19/PUU-VIII/2010

      Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        RENCANA KERJA PEMERINTAH
        PP 20 TAHUN 2004

        Rencana Kerja Pemerintah

        • Ditetapkan: 05 Agu 2004
        • Diundangkan: 05 Agu 2004

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BARANG/JASA | PEDOMAN PELAKSANAAN
        Kpres 80 TAHUN 2003

        Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

        • Ditetapkan: 03 Nov 2003
        • Diundangkan: 03 Nov 2003

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA DESA | DANA DESA | PENGALOKASIAN
        247/PMK.07/2015

        Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

        • Ditetapkan: 29 Des 2015
        • Diundangkan: 29 Des 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        43/PUU-X/2012

        Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

          • 1
          • ...
          • 63
          • 64
          • 65
          • ...
          • 68

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pertumbuhan ekonomi UKM...
          • kebijakan fiskal untuk UMKM...
          • dukungan pembiayaan usaha kecil...
          • pengembangan kapasitas UMKM...
          • investasi pada sektor UMKM...