JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15062 (Release-14)

    Ditemukan 744 hasil yang relevan dengan "pendapatan pajak "
    Dalam 0.015 detik
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    88/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAKSANAAN | PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH
      228/PMK.05/2010

      Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

      • Ditetapkan: 20 Des 2010
      • Diundangkan: 20 Des 2010

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      57/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SATUAN KERJA | REKENING
        252/PMK.05/2014

        Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.

        • Ditetapkan: 30 Des 2014
        • Diundangkan: 30 Des 2014

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        46/PUU-X/2012

        Uji materi Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% dari h...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          230/PMK.05/2011

          Sistem Akuntansi Hibah.

          • Ditetapkan: 21 Des 2011
          • Diundangkan: 21 Des 2011

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          113/PUU-XIII/2015

          Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG KEPABEANAN | PENGEMBALIAN BEA MASUK
            274/PMK.04/2014

            Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga di Bidang Kepabeanan.

            • Ditetapkan: 31 Des 2014
            • Diundangkan: 31 Des 2014

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            48/PUU-XI/2013

            PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UN...

              Relevan terhadap, , dan

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATACARA PENGHITUNGAN
              16/PMK.03/2011

              Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

              • Ditetapkan: 24 Jan 2011
              • Diundangkan: 24 Jan 2011

              Relevan terhadap dan

              • 1
              • ...
              • 64
              • 65
              • 66
              • ...
              • 75
              Quick Look - ??