JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 746 hasil yang relevan dengan "analisis data dalam program keberlanjutan "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | PENETAPAN ALOKASI
177/PMK.02/2014

Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 28 Agu 2014
  • Diundangkan: 28 Agu 2014
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
76/PMK.05/2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  • Ditetapkan: 29 Apr 2016
  • Diundangkan: 29 Apr 2016
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-X/2012

PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAPORAN KEUANGAN | SISTEM AKUNTANSI
    262/PMK.05/2014

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.

    • Ditetapkan: 31 Des 2014
    • Diundangkan: 31 Des 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KLASIFIKASI | ANGGARAN
    127/PMK.02/2015

    Klasifikasi Anggaran.

    • Ditetapkan: 07 Jul 2015
    • Diundangkan: 07 Jul 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BENDAHARA UMUM NEGARA | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    165/PMK.02/2011

    Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian ...

    • Ditetapkan: 17 Okt 2011
    • Diundangkan: 17 Okt 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENILAIAN ASET | MILIK ASING/CINA
    185/PMK.06/2009

    Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya.

    • Ditetapkan: 16 Nov 2009
    • Diundangkan: 18 Nov 2009

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | POLITEKNIK KESEHATAN
    152/PMK.05/2013

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.

    • Ditetapkan: 12 Nov 2013
    • Diundangkan: 12 Nov 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
    256/PMK.05/2015

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    31 P/HUM/2017

    Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • ...
      • 65
      • 66
      • 67
      • ...
      • 75

      Loading...
      Quick Look - ??
      • analisis data keuangan...
      • pemantauan pengeluaran berkelanjutan...
      • evaluasi dampak program sosial...
      • transparansi anggaran publik...
      • pengukuran kinerja program keberlanjutan...