JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 708 hasil yang relevan dengan "pendapatan nasional "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
57/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    57/PUU-VIII/2010

    Uji Materiil atas UU No.2 tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      28/PUU-IX/2011

      Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | DIPA
        160/PMK.02/2012

        Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

        • Ditetapkan: 19 Okt 2012
        • Diundangkan: 19 Okt 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN
        14/PMK.05/2013

        Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

        • Ditetapkan: 04 Jan 2013
        • Diundangkan: 04 Jan 2013

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        43/PUU-X/2012

        Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          1/PUU-VII/2009

          Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            12/PUU-VII/2009

            Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              TATA CARA | REVISI ANGGARAN
              69/PMK.02/2010

              Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.

              • Ditetapkan: 23 Mar 2010
              • Diundangkan: 23 Mar 2010

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
              35/PUU-XI/2013

              Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

                Relevan terhadap

                • 1
                • ...
                • 66
                • 67
                • 68
                • ...
                • 71

                Loading...
                Quick Look - ??
                • pendapatan nasional...
                • pajak dan penerimaan negara...
                • pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan...
                • distribusi pendapatan dan kesenjangan sosial...
                • perencanaan anggaran dan fiskal nasional...