JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 739 hasil yang relevan dengan "transparansi pajak dalam pasar modal "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KLASIFIKASI | ANGGARAN
127/PMK.02/2015

Klasifikasi Anggaran.

  • Ditetapkan: 07 Jul 2015
  • Diundangkan: 07 Jul 2015
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
75/PUU-IX/2011

Uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    57/PUU-VIII/2010

    Uji Materiil atas UU No.2 tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      91/PUU-XIII/2015

      Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PELAPORAN | IURAN PENSIUN
        243/PMK.02/2016

        Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | KAWASAN BERIKAT
        147/PMK.04/2011

        Kawasan Berikat.

        • Ditetapkan: 06 Sep 2011
        • Diundangkan: 06 Sep 2011

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BELANJA SUBSIDI | PERUBAHAN
        217/PMK.05/2016

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA | PENGANGKATAN DEWAN DIREKTUR
        106/PMK.06/2009

        Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

        • Ditetapkan: 10 Jun 2009
        • Diundangkan: 10 Jun 2009

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | SUBSIDI
        146/PMK.05/2015

        Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat.

        • Ditetapkan: 30 Jul 2015
        • Diundangkan: 30 Jul 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
        223/PMK.05/2015

        Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

        • Ditetapkan: 15 Des 2015
        • Diundangkan: 15 Des 2015
        • 1
        • ...
        • 66
        • 67
        • 68
        • ...
        • 74

        Loading...
        Quick Look - ??
        • transparansi pajak pasar modal...
        • kebijakan pajak investasi...
        • pengawasan pajak perusahaan publik...
        • laporan keterbukaan pajak...
        • kepatuhan pajak di pasar modal...