JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 707 hasil yang relevan dengan "aset keuangan "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | KEMENTERIAN AGAMA | TARIF LAYANAN BLU
17/PMK.05/2012

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama.

  • Ditetapkan: 01 Feb 2012
  • Diundangkan: 01 Feb 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENILAI INTERNAL | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
04/PMK.06/2010

Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

  • Ditetapkan: 08 Jan 2010
  • Diundangkan: 08 Jan 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
46/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
    28/PMK.05/2010

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

    • Ditetapkan: 04 Feb 2010
    • Diundangkan: 04 Feb 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEPABEANAN
    259/PMK.04/2010

    Jaminan dalam Rangka Kepabeanan.

    • Ditetapkan: 31 Des 2010
    • Diundangkan: 31 Des 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PASAR PERDANA DALAM NEGERI
    05/PMK.08/2012

    Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang.

    • Ditetapkan: 09 Jan 2012
    • Diundangkan: 09 Jan 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    25/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | KLASIFIKASI
      101/PMK.02/2011

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 11 Jul 2011
      • Diundangkan: 11 Jul 2011
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      35/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        LAPORAN KEUANGAN | TATA CARA PENYUSUNAN
        08/PMK.05/2010

        Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

        • Ditetapkan: 25 Jan 2010
        • Diundangkan: 25 Jan 2010

        Relevan terhadap dan

        • 1
        • ...
        • 67
        • 68
        • 69
        • 70
        • 71

        Loading...
        Quick Look - ??
        • manajemen keuangan negara...
        • transparansi anggaran...
        • investasi publik...
        • pengelolaan utang...
        • regulasi pasar modal...