JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 700 hasil yang relevan dengan "Transparansi dan Efisiensi Anggaran Publik "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PP 20 TAHUN 2004

Rencana Kerja Pemerintah

  • Ditetapkan: 05 Agu 2004
  • Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    144/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
      PP 36 TAHUN 2008

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

      • Ditetapkan: 19 Mei 2008
      • Diundangkan: 19 Mei 2008

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
      UU 30 TAHUN 2002

      Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

      • Ditetapkan: 27 Des 2002
      • Diundangkan: 27 Des 2002
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEUANGAN | PERIMBANGAN
      UU 25 TAHUN 1999

      Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

      • Ditetapkan: 17 Mei 1999
      • Diundangkan: 17 Mei 1999

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN USAHA MILIK NEGARA | PEMINDAHTANGANAN
      89/KMK.013/1991

      Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

      • Ditetapkan: 25 Jan 1991
      • Diundangkan: 25 Jan 1991

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 | PENUNJUKAN
      965/KMK.04/1983

      Badan-Badan Tertentu yang Ditetapkan Sebagai Pemungut Pajak atas Penghasilan Dari Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha, Dasar Pemungutan, Tarip S...

      • Ditetapkan: 31 Des 1983
      • Diundangkan: 31 Des 1983

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA
      Efisiensi Perencanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Melalui Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

      Rapika Erawati S.H.

      • Diterbitkan: 21 Des 2021

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA
      Specific Grant: Reformasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Umum Kepada Daerah Otonom Provinsi/kabupaten/kota

      Puji Prasetyo

      • Diterbitkan: 30 Jan 2023

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 68
      • 69
      • 70

      Loading...
      Quick Look - ??
      • transparansi anggaran publik...
      • efisiensi pengelolaan fiskal...
      • akuntabilitas penggunaan dana...
      • teknologi informasi dalam pengawasan anggaran...
      • partisipasi masyarakat dalam kebijakan anggaran...