JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 727 hasil yang relevan dengan "pajak dan pendapatan "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TAHUN ANGGARAN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN
87/PMK.05/2009

Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 30 Apr 2009
  • Diundangkan: 30 Apr 2009

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SALDO ANGGARAN LEBIH
206/PMK.05/2010

Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

  • Ditetapkan: 29 Nov 2010
  • Diundangkan: 29 Nov 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SUMBER DAYA ALAM | PANAS BUMI
162/PMK.07/2009

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, dan 2008.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
MASYARAKAT | BERPENDAPATAN RENDAH
99/PMK.02/2009

Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009.

  • Ditetapkan: 26 Mei 2009
  • Diundangkan: 26 Mei 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
12/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    54/PUU-VI/2008

    Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      LAPORAN KEUANGAN | TATA CARA PENYUSUNAN
      08/PMK.05/2010

      Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

      • Ditetapkan: 25 Jan 2010
      • Diundangkan: 25 Jan 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAKSANAAN | TATACARA PEMBAYARAN
      190/PMK.05/2012

      Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

      • Ditetapkan: 29 Nov 2012
      • Diundangkan: 29 Nov 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | DANA DESA | PENGALOKASIAN
      247/PMK.07/2015

      Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

      • Ditetapkan: 29 Des 2015
      • Diundangkan: 29 Des 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      MINYAK DAN GAS BUMI | REKENING
      113/PMK.02/2009

      Rekening Minyak dan Gas Bumi.

      • Ditetapkan: 23 Jun 2009
      • Diundangkan: 23 Jun 2009

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 68
      • 69
      • 70
      • ...
      • 73

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pajak penghasilan...
      • kebijakan perpajakan...
      • optimalisasi penerimaan negara...
      • transparansi laporan pajak...
      • insentif pajak untuk UMKM...