JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 115 hasil yang relevan dengan "PPN bangunan "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
25/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG FISKAL | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    103/PMK.010/2021

    Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

    • Ditetapkan: 30 Jul 2021
    • Diundangkan: 31 Jul 2021

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    89/PUU-XVI/2018

    Pengujian UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      59/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        234/PMK.05/2020

        Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

        • Ditetapkan: 30 Des 2020
        • Diundangkan: 30 Des 2020
        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        13/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD Negara RI 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG ANGGARAN | PERUBAHAN KEDUA
          178/PMK.02/2015

          Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi.

          • Ditetapkan: 23 Sep 2015
          • Diundangkan: 23 Sep 2015

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PENGEMBALIAN | KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
          244/PMK.03/2015

          Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

          • Ditetapkan: 28 Des 2015
          • Diundangkan: 28 Des 2015

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PAJAK | PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
          242/PMK.03/2014

          Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

          • Ditetapkan: 24 Des 2014
          • Diundangkan: 24 Des 2014

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          30/PUU-XI/2013

          Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 6
            • 7
            • 8
            • ...
            • 12

            Loading...
            Quick Look - ??
            • PPN bangunan...
            • Kebijakan perpajakan konstruksi...
            • Tarif PPN sektor bangunan...
            • Regulasi PPN industri konstruksi...
            • Pemanfaatan PPN untuk pembangunan infrastruktur...