JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 99 hasil yang relevan dengan "Sektor riil "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BANK UMUM | PENEMPATAN UANG NEGARA
77/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum.

  • Ditetapkan: 29 Apr 2016
  • Diundangkan: 29 Apr 2016
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
59/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    10/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 3 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015 (Pasal 23A) terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      204/PMK.02/2021

      Evaluasi Kinerja Anggaran atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara

      • Ditetapkan: 29 Des 2021
      • Diundangkan: 30 Des 2021

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
      234/PMK.01/2015

      Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 21 Des 2015
      • Diundangkan: 21 Des 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      138/PMK.05/2020

      Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

      • Ditetapkan: 25 Sep 2020
      • Diundangkan: 28 Sep 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
      119/PMK.08/2016

      Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan d...

      • Ditetapkan: 18 Jul 2016
      • Diundangkan: 18 Jul 2016

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      70/PMK.05/2020

      Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

      • Ditetapkan: 22 Jun 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
      PMK 138 TAHUN 2023

      Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

      • Ditetapkan: 08 Des 2023
      • Diundangkan: 13 Des 2023

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
      199/PMK.02/2021

      Tata Cara Revisi Anggaran

      • Ditetapkan: 24 Des 2021
      • Diundangkan: 27 Des 2021

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 6
      • 7
      • 8
      • 9
      • 10

      Loading...
      Quick Look - ??
      • Sektor riil...
      • Kebijakan fiskal...
      • Investasi infrastruktur...
      • Pertumbuhan ekonomi...
      • Analisis pasar tenaga kerja...