JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 90 hasil yang relevan dengan "akuntabilitas pengeluaran negara "
Dalam 0.028 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
47/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 28 ayat (8) lampiran UU Nomor 2 tahun 2020Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-XVIII/2020

    Uji Formil dan Uji Materi Pasal 2 dan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penan...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      61/PUU-XVIII/2020

      Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEMBAYARAN JASA BANK | PINJAMAN LUAR NEGERI
        219/PMK.05/2009

        Tata Cara Pembayaran Jasa Bank dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

        • Ditetapkan: 17 Des 2009
        • Diundangkan: 17 Des 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        54/PUU-XVII/2019

        Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PERUBAHAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
          217/PMK.02/2017

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hu...

          • Ditetapkan: 29 Des 2017
          • Diundangkan: 29 Des 2017
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          41/PUU-XVIII/2020

          Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            ORGANISASI DAN TATAKERJA | PERUBAHAN KEDUA
            229/PMK.01/2019

            Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

            • Ditetapkan: 31 Des 2019
            • Diundangkan: 31 Des 2019
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            230/PMK.05/2011

            Sistem Akuntansi Hibah.

            • Ditetapkan: 21 Des 2011
            • Diundangkan: 21 Des 2011
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PELAPORAN KEUANGAN | PENERUSAN PINJAMAN
            259/PMK.05/2014

            Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

            • Ditetapkan: 31 Des 2014
            • Diundangkan: 31 Des 2014
            • 1
            • ...
            • 6
            • 7
            • 8
            • 9

            Loading...
            Quick Look - ??
            • akuntabilitas pengeluaran negara...
            • pengelolaan keuangan publik...
            • transparansi anggaran...
            • audit internal kementerian keuangan...
            • efektivitas pengeluaran negara...