JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 114 hasil yang relevan dengan "daerah terpencil "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
PROVINSI PAPUA | OTONOMI KHUSUS
UU 21 TAHUN 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

  • Ditetapkan: 21 Nov 2001
  • Diundangkan: 21 Nov 2001

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2006 | APBN
UU 13 TAHUN 2005

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

  • Ditetapkan: 18 Nov 2005
  • Diundangkan: 18 Nov 2005
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TELEKOMUNIKASI
PP 52 TAHUN 2000

Penyelenggaraan Telekomunkasi

  • Ditetapkan: 11 Jul 2000
  • Diundangkan: 11 Jul 2000

Relevan terhadap

Thumbnail
PELUNASAN | PAJAK PENGHASILAN
PP 47 TAHUN 1994

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

  • Ditetapkan: 27 Des 1994
  • Diundangkan: 27 Des 1994

Relevan terhadap

Thumbnail
UNDANG-UNDANG | PERUBAHAN KEDUA
UU 16 TAHUN 2000

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

  • Ditetapkan: 02 Agu 2000
  • Diundangkan: 02 Agu 2000

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN KEDUA | UNDANG-UNDANG
UU 9 TAHUN 1994

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

  • Ditetapkan: 09 Nov 1994
  • Diundangkan: 09 Nov 1994
Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN
UU 7 TAHUN 1983

Pajak Penghasilan

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TUNJANGAN HARI RAYA
PMK 15 TAHUN 2024

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunj...

  • Ditetapkan: 20 Mar 2024
  • Diundangkan: 21 Mar 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
PMK 39 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunj...

  • Ditetapkan: 31 Mar 2023
  • Diundangkan: 31 Mar 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 12

Loading...
Quick Look - ??
  • daerah terpencil...
  • pengembangan ekonomi lokal...
  • akses keuangan untuk masyarakat...
  • infrastruktur dasar...
  • pemanfaatan sumber daya alam...