JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 153 hasil yang relevan dengan "hukum utang publik "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
UNDANG-UNDANG | PERUBAHAN KEDUA
UU 16 TAHUN 2000

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

  • Ditetapkan: 02 Agu 2000
  • Diundangkan: 02 Agu 2000

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERBANKAN
UU 10 TAHUN 1998

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

  • Ditetapkan: 10 Nov 1998
  • Diundangkan: 10 Nov 1998

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi
Thumbnail
Tidak Berlaku
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA | PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH
13/PMK.06/2023

Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 20...

  • Ditetapkan: 28 Feb 2023
  • Diundangkan: 01 Mar 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
11/PMK.06/2022

Penyelesaian Piutang lnstansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme ...

  • Ditetapkan: 21 Feb 2022
  • Diundangkan: 22 Feb 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
23/PUU-XIX/2021

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rep...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    32/PUU-XX/2022

    Pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUTANG PIUTANG | DEFISIT ANGGARAN
      PMK 83 TAHUN 2023

      Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

      • Ditetapkan: 31 Agu 2023
      • Diundangkan: 01 Sep 2023

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      24/PUU-XIX/2021

      Pengujian Undang-UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rep...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | KEPAILITAN
        38/PUU-XX/2022

        Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik...

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 6
          • 7
          • 8
          • ...
          • 16

          Loading...
          Quick Look - ??
          • hukum utang publik...
          • regulasi pembiayaan negara...
          • manajemen utang pemerintah...
          • kebijakan pinjaman internasional...
          • transparansi anggaran publik...