Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Relevan terhadap
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Relevan terhadap
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Relevan terhadap
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Relevan terhadap
Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
Relevan terhadap dan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Relevan terhadap, , dan
Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus
Relevan terhadap dan
Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
Relevan terhadap, , dan