JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 189 hasil yang relevan dengan "kebijakan belanja pemerintah dan dampaknya pada sektor riil "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | INDEKS FISKAL
PMK 43 TAHUN 2024

Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

  • Ditetapkan: 21 Jun 2024
  • Diundangkan: 02 Jul 2024
Thumbnail
SISTEM PEMERINTAHAN | BERBASIS ELEKTRONIK
PERPRES 95 TAHUN 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

  • Ditetapkan: 02 Okt 2018
  • Diundangkan: 05 Okt 2018
Thumbnail
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
261/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing In...

  • Ditetapkan: 31 Des 2010
  • Diundangkan: 31 Des 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | HUKUM TATA NEGARA
UU 3 TAHUN 2022

Ibu Kota Negara

  • Ditetapkan: 15 Feb 2022
  • Diundangkan: 15 Feb 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
RETRIBUSI DAERAH | PAJAK DAERAH
PP 35 TAHUN 2023

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

  • Ditetapkan: 16 Jun 2023
  • Diundangkan: 16 Jun 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | BIDANG LAIN-LAIN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 15 Mei 2023
  • Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA | PENYERTAAN MODAL NEGARA
PP 60 TAHUN 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 29 Des 2011
  • Diundangkan: 29 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | MODAL PERUSAHAAN
PP 61 TAHUN 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 29 Des 2011
  • Diundangkan: 29 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | JURNAL AKUNTANSI
212/PMK.05/2019

Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019
Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | KEUANGAN PEMERINTAH
188/PMK.05/2018

Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 19

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan belanja pemerintah...
  • dampak ekonomi sektor riil...
  • efektivitas anggaran publik...
  • peran kementerian keuangan dalam pengelolaan belanja...
  • analisis dampak sosial ekonomi belanja pemerintah...