JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 120 hasil yang relevan dengan "kemudahan pembayaran pajak "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
109/PMK.011/2011

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 18 Jul 2011
  • Diundangkan: 18 Jul 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
IMPOR BARANG DAN BAHAN | KABEL SERAT OPTIK
111/PMK.011/2011

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 18 Jul 2011
  • Diundangkan: 18 Jul 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMASAN PLASTIK
114/PMK.011/2011

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film,...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2011
  • Diundangkan: 18 Jul 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR | IMPOR BARANG DAN BAHAN
107/PMK.011/2011

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 18 Jul 2011
  • Diundangkan: 18 Jul 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 28 TAHUN 2007

Perubahan Ketiga atas Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

  • Ditetapkan: 17 Jul 2007
  • Diundangkan: 17 Jul 2007

Relevan terhadap dan

Thumbnail
LINGKUNGAN HIDUP | PENGELOLAAN
UU 32 TAHUN 2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

  • Ditetapkan: 03 Nov 2009
  • Diundangkan: 03 Nov 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGELOLA | UANG NEGARA/DAERAH
PP 39 TAHUN 2007

Pengelolaan Uang Negara/Daerah

  • Ditetapkan: 16 Jul 2007
  • Diundangkan: 16 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2006 | APBN
UU 8 TAHUN 2009

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

  • Ditetapkan: 13 Jan 2009
  • Diundangkan: 13 Jan 2009
Thumbnail
UNDANG-UNDANG | PERUBAHAN KEDUA
UU 16 TAHUN 2000

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

  • Ditetapkan: 02 Agu 2000
  • Diundangkan: 02 Agu 2000

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN KEDUA | UNDANG-UNDANG
UU 9 TAHUN 1994

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

  • Ditetapkan: 09 Nov 1994
  • Diundangkan: 09 Nov 1994

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 12

Loading...
Quick Look - ??
  • kemudahan pembayaran pajak online...
  • sistem e-filing pajak...
  • inovasi digital dalam pembayaran pajak...
  • layanan pembayaran pajak yang efisien...
  • transparansi pajak untuk masyarakat...