JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14912 (Release-2)

Ditemukan 631 hasil yang relevan dengan "mekanisme feedback masyarakat terhadap anggaran "
Dalam 0.044 detik
Thumbnail
BIDANG FISKAL | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERPRES 114 TAHUN 2020

Strategi Nasional Keuangan lnklusif

  • Ditetapkan: 07 Des 2020
  • Diundangkan: 07 Des 2020
Thumbnail
BIDANG PAJAK | PENYETORAN PAJAK
85/PMK.03/2019

Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Mei 2019
  • Diundangkan: 31 Mei 2019

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 44 TAHUN 2025

Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SEKTOR KEUANGAN
UU 4 TAHUN 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

  • Ditetapkan: 12 Jan 2023
  • Diundangkan: 12 Jan 2023

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 19 TAHUN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 16 Okt 2023
  • Diundangkan: 16 Okt 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 142 TAHUN 2023

Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

  • Ditetapkan: 15 Des 2023
  • Diundangkan: 18 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
PMK 112 TAHUN 2023

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan ...

  • Ditetapkan: 19 Okt 2023
  • Diundangkan: 20 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 24 TAHUN 2024

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

  • Ditetapkan: 16 Apr 2024
  • Diundangkan: 02 Mei 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 14 TAHUN 2024

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024

  • Ditetapkan: 13 Mar 2024
  • Diundangkan: 13 Mar 2024
Thumbnail
TARIF PNBP | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BELANJA SUBSIDI
PMK 2 TAHUN 2024

Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi yang Dikenakan terhadap Kenaikan Penerimaan Nega...

  • Ditetapkan: 05 Jan 2024
  • Diundangkan: 09 Jan 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 64

Loading...
Quick Look - ??
  • mekanisme partisipasi publik anggaran...
  • transparansi anggaran publik...
  • evaluasi anggaran berbasis masyarakat...
  • pengawasan anggaran oleh masyarakat...
  • keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran...