JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 88 hasil yang relevan dengan "pelanggaran kode etik "
Dalam 0.026 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
234/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Des 2015
  • Diundangkan: 21 Des 2015

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
58/PMK.03/2021

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak

  • Ditetapkan: 03 Jun 2021
  • Diundangkan: 04 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK PELAKSANAAN | JABATAN FUNGSIONAL
59/PMK.03/2021

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak

  • Ditetapkan: 03 Jun 2021
  • Diundangkan: 04 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENILAI INTERNAL
2/PMK.06/2014

Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

  • Ditetapkan: 02 Jan 2014
  • Diundangkan: 02 Jan 2014

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN KEUANGAN | PETUNJUK PELAKSANAAN
97/PMK.09/2018

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 21 Agu 2018
  • Diundangkan: 23 Agu 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | TATA KELOLA
152/PMK.010/2012

Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

  • Ditetapkan: 03 Okt 2012
  • Diundangkan: 04 Okt 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
50/PUU-XIII/2015

Pengujian UU no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MPR | DPD
    UU 27 TAHUN 2009

    Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    • Ditetapkan: 29 Agu 2009
    • Diundangkan: 29 Agu 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    WHISTLEBLOWING | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    103/PMK.09/2010

    Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 19 Mei 2010
    • Diundangkan: 19 Mei 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    84/PUU-IX/2011

    Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • ...
      • 6
      • 7
      • 8
      • 9

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pelanggaran kode etik kementerian keuangan...
      • audit internal pelanggaran etika...
      • penegakan disiplin pegawai kementerian keuangan...
      • transparansi laporan keuangan...
      • mekanisme pengaduan pelanggaran etika...