JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 1.703 hasil yang relevan dengan "pengawasan "
Dalam 0.008 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BENDAHARA UMUM NEGARA | PELAKSANAAN ANGGARAN
204/PMK.09/2015

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 13 Nov 2015
  • Diundangkan: 17 Nov 2015

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGAWASAN | IMPOR/EKSPOR
224/PMK.04/2015

Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.

  • Ditetapkan: 16 Des 2015
  • Diundangkan: 16 Des 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TATA LAKSANA | KEMUDAHAN IMPOR
580/KMK.04/2003

Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.

  • Ditetapkan: 31 Des 2003
  • Diundangkan: 31 Des 2003
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | MEKANISME PENGAWASAN
64/PMK.05/2013

Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa...

  • Ditetapkan: 15 Mar 2013
  • Diundangkan: 15 Mar 2013
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA PENGAWASAN | KAWASAN BEBAS
62/PMK.03/2012

Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengelua...

  • Ditetapkan: 26 Apr 2012
  • Diundangkan: 26 Apr 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | BARANG MILIK NEGARA
244/PMK.06/2012

Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 27 Des 2012
  • Diundangkan: 27 Des 2012
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUBAHAN | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
161/PMK.010/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

  • Ditetapkan: 01 Sep 2010
  • Diundangkan: 01 Sep 2010
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGAWASAN | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
PP 2 TAHUN 2009

Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan atas Pemasuken dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Dit...

  • Ditetapkan: 16 Feb 2009
  • Diundangkan: 16 Feb 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA PENGAWASAN | KAWASAN BEBAS
45/PMK.03/2009

Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengelua...

  • Ditetapkan: 05 Mar 2009
  • Diundangkan: 05 Mar 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
INDONESIA | LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
140/PMK.010/2009

Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

  • Ditetapkan: 31 Agu 2009
  • Diundangkan: 31 Agu 2009

Relevan terhadap dan

  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 171

Loading...
Quick Look - ??
  • pengawasan anggaran...
  • audit keuangan negara...
  • pengelolaan risiko keuangan...
  • transparansi dan akuntabilitas...
  • pengawasan terhadap periode laporan keuangan...