PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

• Ditetapkan: 09 Jul 2007
• Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadapPasal 23

UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

• Ditetapkan: 05 Feb 2007
• Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadapPasal 9

PMK 138 TAHUN 2023

Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

• Ditetapkan: 08 Des 2023
• Diundangkan: 13 Des 2023

Relevan terhadapMemutuskan

199/PMK.02/2021

Tata Cara Revisi Anggaran

• Ditetapkan: 24 Des 2021
• Diundangkan: 27 Des 2021

Relevan terhadapPasal 25, Pasal 26, dan Pasal 1

138/PMK.08/2019

Tata Cara Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

• Ditetapkan: 07 Okt 2019
• Diundangkan: 07 Okt 2019

Relevan terhadapPasal 1, Pasal 9, dan Pasal 8

118/PMK.01/2021

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

• Ditetapkan: 08 Sep 2021
• Diundangkan: 09 Sep 2021

Relevan terhadapPasal 1592, Pasal 1678, dan Pasal 1680

209/PMK.06/2019

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan P...

• Ditetapkan: 31 Des 2019
• Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadapPasal 11 dan Pasal 1

120/PMK.08/2016

Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/ Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

• Ditetapkan: 18 Jul 2016
• Diundangkan: 18 Jul 2016

Relevan terhadapPasal 1

220/PMK.08/2015

Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

• Ditetapkan: 07 Des 2015
• Diundangkan: 07 Des 2015

Relevan terhadapPasal 1 dan Pasal 4

170/PMK.08/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja...

• Ditetapkan: 21 Des 2018
• Diundangkan: 21 Des 2018