JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 361 hasil yang relevan dengan "program pembangunan daerah "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
CIPTA KERJA | KAWASAN EKONOMI | CIPTA KERJA
PP 40 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021
Thumbnail
KEUANGAN DAERAH | PENGELOLAAN
PP 12 TAHUN 2019

Pengelolaan Keuangan Daerah

  • Ditetapkan: 06 Mar 2019
  • Diundangkan: 06 Mar 2019

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | PEMERINTAH DAERAH | PROGRAM PEN
105/PMK.07/2020

Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 06 Agu 2020
  • Diundangkan: 07 Agu 2020
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERUBAHAN
PP 12 TAHUN 2021

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
PERENCANAAN | PEMBANGUNAN NASIONAL
PP 17 TAHUN 2017

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

  • Ditetapkan: 24 Mei 2017
  • Diundangkan: 24 Mei 2017

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BARANG MILIK NEGARA | PERTAMBANGAN BATUBARA
PMK 77 TAHUN 2025

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

  • Ditetapkan: 07 Nov 2025
  • Diundangkan: 19 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
179/PMK.07/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 11 Nov 2020
  • Diundangkan: 12 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
165/PMK.06/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

  • Ditetapkan: 22 Nov 2021
  • Diundangkan: 23 Nov 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
62/PMK.03/2021

Tata Cara Pelibatan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembebanan Sumbangan dan/ atau Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial ya...

  • Ditetapkan: 07 Jun 2021
  • Diundangkan: 14 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERUBAHAN KETIGA
PERPRES 109 TAHUN 2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

  • Ditetapkan: 17 Nov 2020
  • Diundangkan: 20 Nov 2020

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 37

Loading...
Quick Look - ??
  • pembangunan daerah berkelanjutan...
  • alokasi anggaran daerah...
  • strategi peningkatan pendapatan daerah...
  • evaluasi kinerja program pembangunan...
  • kolaborasi pemerintah daerah dan pusat...