JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 99 hasil yang relevan dengan "program pendanaan infrastruktur "
Dalam 0.047 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32 P/HUM/2021

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    6/PUU-XVIII/2020

    Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      6/PUU-XVIII/2020

      menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
        18/PMK.07/2023

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

        • Ditetapkan: 28 Feb 2023
        • Diundangkan: 01 Mar 2023
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG UMUM | ORGANISASI
        54/PMK.01/2017

        Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara.

        • Ditetapkan: 17 Apr 2017
        • Diundangkan: 17 Apr 2017

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
        76/PMK.07/2022

        Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

        • Ditetapkan: 18 Apr 2022
        • Diundangkan: 18 Apr 2022

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        59/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
          UU 11 TAHUN 2020

          Cipta Kerja

          • Ditetapkan: 02 Nov 2020
          • Diundangkan: 02 Nov 2020

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DANA ALOKASI UMUM | DANA OTONOMI KHUSUS
          139/PMK.07/2019

          Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus

          • Ditetapkan: 07 Okt 2019
          • Diundangkan: 01 Jan 1900
          • Konsolidasi
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
          PMK 138 TAHUN 2023

          Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

          • Ditetapkan: 08 Des 2023
          • Diundangkan: 13 Des 2023

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 6
          • 7
          • 8
          • 9
          • 10

          Loading...
          Quick Look - ??
          • program pendanaan infrastruktur...
          • skema pembiayaan proyek publik...
          • investasi infrastruktur berkelanjutan...
          • pembiayaan proyek infrastruktur daerah...
          • kerjasama pemerintah dan swasta dalam infrastruktur...